Dberita.ID, Langkat – Jaringan Mahasiswa Independen Sumatera Utara (JMI-SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Langkat pada Jumat (17/1/2025). Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-275.
Dalam aksi tersebut, belasan mahasiswa dari JMI-SU menyampaikan aspirasi terkait sejumlah persoalan yang mereka anggap sebagai kegagalan DPRD Langkat dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Setelah sekitar 30 menit berorasi tanpa ada anggota DPRD Langkat yang menemui, mereka menyerahkan dua kotak kue bolu dan berkas tuntutan kepada salah satu staf DPRD Langkat untuk di sampaikan ke Ketua DPRD Langkat.
# Tuntutan dan Sorotan
JMI-SU mengajukan sejumlah tuntutan yang menyoroti berbagai permasalahan di Kabupaten Langkat, di antaranya:
1. Peningkatan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PPA)
2. Maraknya peredaran narkoba
3. Galian C Ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan
4. Peraturan Daerah yang dinilai sebatas formalitas
5. Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Proyek fiktif yang bersumber dari PAD
7. Tingginya angka kriminalitas akibat geng motor dan OKP yang kebal hukum
8. Polusi dan kerugian masyarakat akibat limbah perusahaan Kelapa Sawit (PKS)
9. Pembangunan Infrastruktur yang tidak merata
10. Penggunaan Dana Desa dan APBD untuk proyek yang sama
11. Kurangnya transparansi pengelolaan dana bantuan untuk mahasiswa
12. Praktik diskriminasi dan intimidasi
13. Penggunaan anggaran untuk Kunjungan Kerja yang dinilai mubazir
14. Maraknya jual beli jabatan.
# Permintaan kepada DPRD Langkat Mahasiswa mendesak DPRD Langkat untuk segera:
– Memanggil instansi terkait guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Langkat
– Membekukan Perda yang tidak relevan dan memperketat proses perencanaan anggaran
– Mengawasi kebijakan untuk meminimalisasi anggaran yang tidak prioritas, seperti kunjungan kerja
– Menindak perusahaan yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat atau lingkungan
– Mengawasi pengelolaan PAD untuk meminimalisasi kebocoran anggaran
– Mengatasi peredaran narkoba dan meningkatnya kriminalitas
– Membuat surat desakan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat terkait penyelesaian pelanggaran administrasi pada seleksi PPPK 2024.
Aksi demo dipimpin Ketua JMI-SU, Rizky Dhani Munthe. Diwaktu yang sama, Wahyu, salah satu pendemo, menyoroti berbagai kasus, diantara kasus galian C ilegal yang mengakibatkan jembatan Batang Serangan ambruk karena muatan melebihi kapasitas.
“Banyak pelanggaran Perda dan kebocoran anggaran di Langkat, seperti kasus galian C yang tonasenya tidak sesuai aturan. Akibatnya, infrastruktur seperti jembatan menjadi korban,” ujar Wahyu.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan dari personel Polres Langkat dan Satpol PP Langkat di gerbang DPRD Langkat seusai salat Jumat. (Red)
Editor: Reza Fahlevi
