Dberita.ID | Medan — Dalam upaya mendukung ketahanan energi nasional, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama jajaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan kunjungan kehormatan ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (11/5/2026).
Kunjungan audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc, didampingi sejumlah kepala dinas di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan.
Hadir dalam pertemuan itu Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, C.W. Wicaksono, serta Kepala Departemen Operasi SKK Migas Sumbagut, Julius Sebastian.
Turut hadir perwakilan sejumlah KKKS, di antaranya dari EMP Gebang Limited (Japex-EMP), yakni Fuminori Kaneko selaku General Manager dan Resha Ramadian sebagai Deputy GM. Kemudian Nita Apriyani dari EMP Tonga (GM), Mohammad Yasin Abdulfatah dari APGWI (GM), serta Edwin Susanto selaku Field Manager Pertamina EP Field Pangkalan Susu dan Rantau, bersama jajaran lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, SKK Migas dan KKKS membahas perkembangan operasional industri hulu migas di Sumatera Utara, termasuk rencana pengembangan Lapangan Secanggang oleh EMP Gebang Limited (Japex-EMP) di Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
Proyek tersebut direncanakan memasuki tahap pengeboran dua sumur baru pada Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi migas di wilayah Sumut.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung kelancaran investasi sektor migas, khususnya terkait percepatan proses perizinan.
“Segala sesuatu yang disampaikan akan menjadi catatan kami untuk dilaporkan kepada Bapak Gubernur. Kami minta proses perizinan dipercepat agar investasi segera terealisasi,” ujar Surya.
Selain itu, Surya juga meminta Pertamina dan instansi terkait membantu menuntaskan legalisasi sumur-sumur tua milik masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pengelolaan sumur minyak rakyat dapat dilakukan secara legal, aman, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Sumur-sumur yang selama ini ilegal bisa diinventarisasi dan dilegalkan agar produksinya lebih baik dan masyarakat mendapat manfaatnya. Meski proses di Sumut terkesan lebih lambat dibanding provinsi lain, kualitas koordinasinya tetap terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), C.W. Wicaksono, menyampaikan bahwa wilayah Sumbagut memiliki peran strategis dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap total produksi migas nasional.
“Dari sekitar 900 hingga 1.000 sumur yang ada, sekitar 60 persen kegiatan operasional berada di wilayah Sumbagut,” jelas Wicaksono.
Ia juga mengungkapkan SKK Migas berkomitmen mendorong masuknya investasi besar ke Sumatera Utara.
“Kami berupaya membawa investasi sekitar US$300 juta ke wilayah ini. Dukungan pemerintah daerah sangat kami apresiasi, karena tantangan investasi ke depan, khususnya periode 2025 hingga 2030, akan semakin besar,” katanya.
Selain itu, SKK Migas berencana memfasilitasi pemerintah daerah dan BUMD untuk melakukan studi banding ke Jambi atau Sumatera Selatan guna mempelajari tata kelola sumur tua yang melibatkan koperasi dan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi regulasi pengelolaan sumur tua secara tepat dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Deputi General Manager Pertamina, Reza Rahardian, menyampaikan bahwa Pertamina bersama perusahaan asal Jepang, Japex, akan fokus mengembangkan wilayah Langkat, khususnya di Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura.
Pengeboran dua sumur baru dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026 dengan target produksi perdana pada Juni 2027. Pertamina juga melaporkan perkembangan positif di lapangan migas tertua Indonesia yang berada di Pangkalan Susu.
Setelah hasil pengujian di Pulau Panjang menunjukkan prospek yang baik, Pertamina berencana melakukan pengeboran dua sumur gas baru di kawasan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang. Pengeboran tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan pasokan gas industri di Sumatera Utara.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara industri hulu migas dan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional dan pembangunan daerah.
Editor: Reza Fahlevi
