Dberita.ID, Binjai – Belum lama ini Kota Binjai dihebohkan oleh kabar tentang kas daerah kosong, hingga memaksa pemerintah harus menunda pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan) yang sudah menyelesaikan proyek APBD 2022. Hal ini pun sontak menjadi buah bibir pembicaraan banyak orang, tak terkecuali Ketua DPC Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Kota Binjai, Denni Zulfikar Nasution.
“Kita mendesak agar BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) segera turun ke Binjai untuk secepatnya mengaudit tentang hal ini, yaitu soal kekosongan kas daerah,” kata Denni, Rabu (4/1/2023) siang.
Kabar tentang Binjai tengah mengalami kas daerah kosong, menurut Denni sepertinya bukanlah sekedar isapan jempol belaka. Pasalnya, sudah banyak dari para rekanan yang mengaku resah karena sampai hari ini proyeknya belum juga dibayarkan.
“Mereka (para rekanan) mengaku sampai hari ini proyeknya belum juga bisa dibayarkan, karena kas daerah kosong,” ucapnya.
Denni menduga kekosongan kas daerah tidak hanya berdampak terhadap tertundanya pembayaran kepada pihak ketiga (pemborong) proyek yang sudah berkontrak. Tapi jangan-jangan juga mengganggu pembayaran untuk belanja makan minum, belanja hibah, belanja honor non PNS dan lain sebagainya.
“Untuk itu dalam waktu dekat ini kami akan berencana untuk menggelar aksi demonstrasi ke BPKA Prof Sumut di Medan, untuk mempertanyakan kenapa bisa belum dibayarkan proyek anggaran tahun 2022 yang sudah selesai dikerjakan per akhir Desember tahun 2022,” sebutnya.
Denni yang baru saja terpilih menjadi Ketua DPC AMK Kota Binjai berjanji akan tetap menjadi sosial kontrol untuk mengawal kinerja Pemerintah Kota Binjai. Sehingga, keberadaan AMK dapat memberikan kontribusi positif untuk pembangunan di Kota Binjai, sehingga dapat berjalan lebih baik.
“Kami juga akan terus mengawal pembangunan Masjid dan Gedung Alquran Center supaya dapat dikerjakan sebagaimana mestinya tanpa kecurangan,” ucapnya. (Red/Dian)
