Dberita.id, Langkat – Hampir seluruh Kepala Desa di Kabupaten Langkat, Sumut, diperintahkan mengikuti kegiatan Bimtek/Outboun ke Berastagi, di Kabupaten Karo, Sumut, Minggu (19/3/2023). Bimtek Outbound direncanakan berahir pada Rabunya.
Informasi dirangkum dberita.id, Senin (20/3/2023) dari beberapa aparat Pemerintahan desa di Langkat menyebutkan, setiap desa berangkat 1 orang, yang di prioritaskan bagi para Kepala desa (Kades). Bahkan kegiatan seperti ini bisa beberapa kali dilakukan ditahun 2023 ini.
Setingan kegiatan titipan Bimtek/Outbound maupun titipan pengadaan kegiatan lainnya ini akan terus menguras Dana Desa (DD) di Langkat. kali ini, pihak Kades yang berangkat ke Berastagi dengan kegiatan Outbound menyetor anggaran sebesar Rp3,5 juta per orang, dan biaya oprasional berupa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) nantinya dibebani pada Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBDes desa masing-masing.
“Dimulai hari minggu kami berangkat ke Berastagi, dan akan pulang pada Rabu nya,” sebut beberapa kepala desa di Langkat, yang namanya minta dirahasiakan.
Ketua Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Perkumpulan Mediasiber Indonesia (PJMI) Langkat, Enis Safrin Adlin, yang dimintai tanggapan terkait kegiatan pembimtekan atau Outbound Kades di Berastagi, pihaknya sangat tidak setuju, dan itu sama saja menghaburkan uang rakyat.
“Kami minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menyentuh permainan Dana Desa di Kabupaten Langkat ini. Meskipun Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sudah berulang kali meminta bagi Kades tidak berulangkali melaksanakan yang namanya Bimtek. Namun nyatanya, larangan itu tidak digubris, khusus nya di Kabupaten Langkat,” tutur Enis.
Pihak juga menyinggung terkait pembimtekan atau Outbound yang di ikuti oleh Kades di Langkat, di Berastagi itu, sudah pasti diketahui Plt Bupati Langkat. Ada apa ini, sebut Enis.
Ketua DPK PJMI Langkat ini juga memaparkan terkait lemahnya aparat penyidik hukum di Langkat. “Para Kades biasanya tidak akan tersentuh hukum, meskipun Kades tersebut diduga menyalahgunakan anggaran desa atau terindikasi korupsi selagi Kades tersebut masih menjabat sebagai Kades. Namun apa bila Kades tersebut tidak lagi menjabat, maka barula mereka dikejar-kejar penyidik hukum,” beber Enis.
Secara terpisah, Plt Kadis PMD Kabupaten Langkat Basrah Pardomuan yang dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat aplikasi WhatApp terkait adanya Kades di Langkat mengikuti Outbound/Bintek di Berastagi, pihaknya membenarkan.
Dan terkait konfirmasi selanjutnya, apakah Bimtek dibenarkan menggunakan Dana Desa, Basrah menjawab, bentar, nanti saya lihat dulu, jawab Plt Kadis PMD Langkat. Hingga berita ini diterbitkan, belum juga ada balasan terkait hal yang ditanyakan wartawan. (red/th)
Editor: Reza Fahlevi
