Dberita.ID, Jakarta — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS), Ir. H. Indra Utama, M.PWK, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan perang terhadap korupsi di Indonesia.
Menurut Indra, korupsi selama ini menjadi musuh utama pembangunan nasional, terutama dalam menghambat kemajuan desa dan kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa banyak anggaran negara yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat justru dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami dari ABPEDNAS sangat mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Korupsi telah menggerogoti dana pembangunan, termasuk di desa-desa. Ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi,” ujar Indra dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (28/6/2025).
Indra menyoroti berbagai kasus besar yang telah merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Di antaranya:
– Kasus e-KTP yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun.
– Korupsi Jiwasraya dengan kerugian hingga Rp16,8 triliun.
– Kasus Asabri senilai Rp22,7 triliun.
– Skandal BTS Kominfo yang menyeret eks Menteri Komunikasi dan Informatika dengan dugaan kerugian mencapai Rp8 triliun.
Selain itu, ia juga menyinggung adanya praktik korupsi yang terjadi di level daerah, termasuk dalam pengelolaan dana desa, bansos, hibah, dan proyek pembangunan yang tidak jarang menimbulkan kesenjangan sosial serta ketidak adilan di tengah masyarakat.
“Bayangkan jika dana sebesar itu digunakan untuk membangun jalan desa, irigasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Pasti dampaknya luar biasa bagi kemajuan desa,” tambah Indra.
Sebagai bentuk dukungan nyata, dalam Silatnas BPD dan Rakernas ABPEDNAS Indonesia pada tanggal 3,4, dan 5 Juli 2025, ribuan Anggota BPD dan Pengurus ABPEDNAS dari seluruh Indonesia akan menggelar Apel Akbar Jaga Desa dan mendapatkan wawasan kebangsaan serta arahan dari Kementerian stake holder desa, berkomitmen untuk:
– Mengawasi penggunaan dana desa secara transparan.
– Mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan desa.
– Mengedukasi BPD dan perangkat desa soal integritas, akuntabilitas, serta pelaporan anggaran yang benar.
– Bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, KPK, BPK, dan aparat penegak hukum lainnya untuk memperkuat pengawasan di tingkat desa.
Indra menegaskan bahwa semangat anti-korupsi harus dimulai dari bawah, dari desa, karena desa adalah pondasi awal dalam membangun Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.
“Kalau desa kuat dan bersih, negara ini akan ikut kuat. Kami mendukung penuh Prabowo Subianto untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan tegas dalam memberantas korupsi,” pungkas Indra, yang juga Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Jakarta.
Editor: Reza Fahlevi
