Dberita.ID, Kab Solok – Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menyampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda APBD Tahun 2024, dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Kabupaten Solok, Jumat (8/9/2023). Adapun fraksi-fraksi yang menyampaikan padangan umum diantaranya fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PKS, fraksi PPP, fraksi PAN, fraksi Demokrat, fraksi PDI-Hanura dan Fraksi Nasdem.
Dalam rapat paripurna tersebut, dihadiri oleh unsur Forkopimda Solok, Bupati Solok diwakili Sekda Kab Solok Medison, S.Sos, M.Si, Asisten I Drs. Syahrial, MM, pimpinan DPRD Kab Solok, anggota DPRD Kab Solok, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam pandangan umum fraksi-fraksi tersebut memberikan berbagai masukan dan kritikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok, dimasa yang akan datang.
Padangan fraksi Golkar disampaikan oleh Vivi Yulistia Rahayu, yaitu pada KUA PPAS Tahun 2024,bahwa pendapatan Dana Insetif Daerah ( DID) yang diterima Kabupaten Solok dari pusat adalah Rp.0. Terkait dengan itu, apakah dana DID telah dihapus secara nasional atau hanya Kab Solok saja yang tidak mendapatkannya?
Fraksi Golkar juga mempertanyakan, Perda pendirian BUMD, apakah kita sudah cocok penamaannya dengan jenis BUMD tersebut? Serta terkait status Walinagari yang ikut menjadi Calon Legislatif.
Dan juga berpesan kepada pemerintah daerah, hendaknya buku Ranperda APBD TA 2024 atau APBD Perubahan beserta data-data pendukungnya diterima oleh DPRD 3 hari sebelum pembahasan.
Fraksi Gerindra disampaikan oleh Septrismen, S.H, yaitu secara umum Ranperda tentang APBD TA 2024 pada prinsipnya, fraksi Gerindra dapat memahami dan setuju untuk dilanjutkan dengan beberapa catatan di antaranya:
Apa saja langkah-langkah konkgrit pemerintah daerah yang telah disiapkan untuk mecapai target stunting nasional sebesar 14 %, dan seberapa besar alokasi anggaran untuk menangani kasus stunting di Kabupaten Solok pada Tahun Anggaran 2024 ini?
Mengingat kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Solok pada Tahun 2024, karena pada akhir-akhir ini KKD Kabupaten Solok menjadi rendah. TAPD agar bisa lebih inovatif pada tahun anggaran 2024 ini, sehingga pembangunan di Kabupaten Solok dapat terus berlanjut.
Pemerintah daerah diminta untuk menjelaskan secara umum tentang struktur APBD untuk Tahun 2024 yang diusulkan ke DPRD Kabupaten Solok, diantaranya apa yang menyebabkan APBD bertambah atau berkurang? Capaian indikator pelayanan dasar sampai dengan Tahun 2023 ini. Dan meminta ke pemerintah daerah untuk menyiapkan data-data pendukung agar pembahasan APBD berlangsung dengan baik dan terbuka.
Sementara Fraksi PKS dalam pandangan umum Fraksinya disampaikan oleh Nazar Bakri, yang mana Fraksi PKS minta TAPD agar tetap berpedoman pada Rencapa pencapain RPJMD Kabupaten Solok. Dan kami mengapresiasi saudara Bupati Solok karena melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok.
Untuk sektor ekonomi hendaknya para pelaku UMKM sudah bisa memanfaatkan era digital 4.0 pada saat ini, sehingga jangkauan penjualan kita akan lebih luas. Dan untuk urusan pendidikan, kami mohon untuk tidak menghentikan beasiswa tahfizd, laksanakan ajang lomba secara berkala untuk mengapresiasi siswa yang berprestasi dan pemerataan guru harus segera dilaksanakan.
Sementara fraksi-fraksi lainnya telah menyerahkan pandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD Kab Solok. (Vit)
Editor: Reza Fahlevi
