Dberita.ID, Kota Pariaman – Polemik terkait pengelolaan kapal perang yang berada di Kota Pariaman, Provinsi Sumbar, menjadi bahan perbincangan publik. Hingga kini, aset tersebut belum secara resmi diserahkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Sumatera Barat. Hal ini memunculkan berbagai kendala dalam pemanfaatan kapal tersebut sebagai destinasi wisata potensial
Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Raski Fitra, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima penyerahan aset kapal tersebut. “Kami belum ada penyerahan sama sekali. Tanpa adanya hibah resmi, kami tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan atau rehabilitasinya,” ujar Raski di ruang kerjanya, Kamis (2//1/2025).
Menurut Raski, dengan anggaran sekitar Rp2-3 miliar, pihaknya dapat memulai perbaikan pondasi dan mengembangkan fasilitas kapal menjadi destinasi wisata yang menarik. Namun, keterbatasan anggaran serta belum adanya serah terima menjadi kendala utama.
Senada dengan itu, Kabid kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Pariaman, Emri Joni, menyebut bahwa kapal tersebut memiliki potensi besar untuk dijadikan museum bahari, kafe, atau hotel. “Nilai edukasi dari kapal ini sangat penting sebagai bukti sejarah peperangan. Namun, semua tergantung arahan dari pimpinan, termasuk alokasi anggaran untuk pemeliharaan,” jelas Emri.
Ia juga menyoroti bahaya yang muncul karena akses masyarakat ke kapal yang belum memenuhi standar keamanan. “Kapal ini sudah menarik perhatian warga, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, keselamatan mereka bisa terancam,” tambahnya.
Asal Usul Kapal dan Tantangan Pengelolaan
Kapal perang ini didatangkan dari Surabaya pada tahun 2022 atas inisiatif Wali Kota Pariaman sebelumnya, dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Dinas Perhubungan dan Asisten II. Namun, proses penyerahan aset ke Dinas Pariwisata belum selesai hingga kini.
Emri Joni menambahkan bahwa pada November hingga awal Desember 2024, pihak Angkatan Laut sempat membangun pintu gerbang dan melakukan penanaman mangrove di sekitar lokasi kapal. Namun, tidak ada kejelasan terkait sumber pendanaan atau arahan untuk pengelolaan lebih lanjut.
Menanti Keputusan Pemerintah Baru
Dalam menghadapi perubahan kepemimpinan, Dinas Pariwisata Kota Pariaman berharap ada arahan yang jelas dari Penjabat Wali Kota yang baru mengenai nasib kapal ini. “Jika ada arahan resmi dan dukungan anggaran, kami siap mengelolanya demi pengembangan pariwisata bahari di Pariaman,” ujar Raski.
Dengan potensi besar yang dimiliki, kapal perang ini bisa menjadi daya tarik baru bagi wisatawan, sekaligus memperkaya warisan sejarah Kota Pariaman. Namun, tanpa langkah konkret dan kerja sama lintas sektor, kapal ini berisiko menjadi aset yang terbengkalai.
Editor: Reza Fahlevi
Penulin: FN
