Dberita.ID, Jakarta – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM mencatat sejumlah kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku atau Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tiga kategori kasus teratas yang ditangani BPHN lewat program bantuan hukum gratis meliputi kasus pencurian, penyalahgunaan narkotika, dan kasus lain semacam perundungan atau bullying. Fakta ini sangat memprihatinkan, maka dari itu BPHN memfokuskan akan bergerak melakukan pembinaan secara langsung kepada anak-anak di sekolah.
“Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani BPHN Kementerian Hukum dan HAM, melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang berada di bawah koordinasi BPHN menilai sangat memprihatinkan. Kita tidak bisa bergerak di hilir (pemberian bantuan hukum gratis) dan mesti mengoptimalkan pencegahan dengan memberikan pembekalan secara langsung kepada anak-anak di sekolah,” kata Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, di Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima dberita.id, Jumat (17/3/2023).
Berikut ini merupakan diagram persentase jenis tindak kejahatan dan perilaku kriminal anak yang mendapat Bantuan Hukum dari BPHN Tahun 2020-2022:
Jenis tindak kejahatan dan perilaku kriminal anak yang menerima bantuan hukum litigasi anak dari BPHN Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.
Dalam konteks pencegahan, Widodo menyampaikan, BPHN memiliki kewenangan memberikan pembekalan dan pembinaan hukum secara langsung kepada siswa/I sekolah.
Melalui peran dari pejabat fungsional Penyuluh Hukum, siswa/I sekolah akan diberi pemahaman seputar tindakan-tindakan yang sering kali dilakukan oleh anak usia remaja, yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus penjelasan mengenai tanggung jawab anak dalam hal mereka terlibat kasus sebagai pelaku anak.
Berikut diagram penerima bantuan hukum litigasi anak tahun 2020-2022:
Sebagai informasi, kurun waktu 2020-2022, tercatat kasus Anak Berhadapan dengan Hukum berjumlah 2.338.
Adapun anak pelaku yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.271 anak dan perempuan sebanyak 67 anak yang ditangani oleh BPHN melalui 619 OBH yang terakreditasi oleh BPHN.
Adapun tiga kasus teratas yang banyak melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum, terkait dengan pencurian 838 kasus, penyalahgunaan narkotika 341 kasus, dan kasus lain-lain semisal pornografi, perundungan, hingga kecelakaan lalu lintas.
Sebetulnya, program pembekalan dan pembinaan kepada anak usia remaja rutin dilakukan oleh BPHN melalui para pejabat Fungsional Penyuluh Hukum. Hanya saja, Widodo menghendaki agar program bertajuk “BPHN Mengasuh” ini digelar secara serentak dan terpadu, tanggal 20 Maret sampai 14 April 2023. Nantinya 527 pejabat fungsional Penyuluh Hukum di seluruh Indonesia ditambah ribuan advokat dan Paralegal yang tergabung dalam OBH yang terakreditasi BPHN periode 2022-2024.
Nantinya, Widodo akan membuka secara langsung kick off program BPHN Mengasuh ini pada tanggal 20 Maret 2023 pekan depan.
“Ada 527 pejabat fungsional Penyuluh Hukum, 6.208 advokat, dan 5.744 Paralegal akan berkolaborasi dalam program BPHN Mengasuh,” tutup Widodo. (Kemenkumham)
Editor: Reza Fahlevi
