Dberita.ID, Langkat — Belum cairnya Dana Desa (DD) tahap II tahun 2025 di sebagian besar desa di Kabupaten Langkat menyebabkan sejumlah kegiatan pembangunan dan padat karya terhenti. Kondisi ini berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama warga yang sebelumnya bisa bekerja di proyek-proyek desa dan kini kembali menganggur.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga akhir Oktober 2025 sebagian besar desa di Langkat masih menunggu pencairan Dana Desa tahap II dari pemerintah pusat. Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membiayai kegiatan padat karya, pemberdayaan masyarakat, serta program ekonomi produktif di tingkat desa.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas PMD Kabupaten Langkat, Selfian Ardi, saat dikonfirmasi Jumat (31/10/2025), membenarkan bahwa masih banyak desa yang belum menerima pencairan Dana Desa tahap II.
“Desa-desa memang masih menunggu pencairan DD tahap II. Ini bukan hanya di Kabupaten Langkat, tapi terjadi secara nasional. Saat ini kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, artinya memang harus menunggu,” ujar Ardi.
Ia menjelaskan, dari total 240 desa di Kabupaten Langkat, tercatat masih ada 102 desa yang belum menerima Dana Desa tahap II tahun 2025.
Menjawab pertanyaan mengenai penyebab keterlambatan, Ardi meneruskan pesan resmi broadcast yang menyebutkan:
“Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana Desa tahap II tahun 2025 untuk mendukung program prioritas pemerintah, saat ini sedang dilakukan evaluasi penyaluran Dana Desa tahap II. Oleh karena itu, sejak tanggal 18 September 2025, penyaluran Dana Desa tahap II belum dapat dilakukan hingga menunggu pemberitahuan lebih lanjut.”
Secara terpisah, Miswandi, salah seorang aktivis di Langkat, menilai keterlambatan pencairan DD tahap II berdampak langsung terhadap kegiatan pembangunan di desa, terutama proyek padat karya yang melibatkan tenaga kerja lokal.
“Banyak warga yang sebelumnya bekerja dalam proyek desa kini tidak memiliki penghasilan sementara waktu. Kalau kondisi ini terus berlarut, angka pengangguran di Langkat bisa meningkat,” ujarnya.
Kondisi ini diharapkan segera mendapat perhatian pemerintah pusat, agar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya.
Editor: Reza Fahlevi
