Dberita.ID, Langkat — Suasana aman, nyaman, dan tentram yang selama ini terjaga di Pajak Baru Tanjung Pura kini mulai terusik. Pengelola pasar yang dipimpin oleh Khairul Umri bersama jajaran pengurusnya diduga sedang “digembosi” oleh pihak ketiga yang berupaya menimbulkan kekisruhan. Pihak ketiga tersebut bahkan disebut-sebut mendapat dukungan dari sejumlah instansi terkait.
Meski persoalan ini telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Langkat, pengelola pasar mengaku tidak mendapat dukungan yang semestinya. Dalam forum tersebut, DPRD diduga kuat lebih berpihak kepada pihak ketiga, bukan kepada Himpunan Pedagang Pasar Tanjung Pura (HIPPTAN) yang selama ini dipimpin oleh Khairul Umri dan dinilai berhasil menciptakan kenyamanan bagi para pedagang.
Tidak hanya itu, muncul pula dugaan adanya tekanan terhadap instansi terkait agar menanggalkan kepengurusan HIPPTAN yang saat ini masih sah dipimpin oleh Khairul Umri.
Diketahui, Pajak Baru Tanjung Pura berlokasi di Lingkungan XII, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura. Khairul Umri selaku ketua pengelola, bersama bendahara dan sebagian besar pengurus, juga berdomisili di lingkungan yang sama. Warga menilai, selama kepemimpinan mereka, kondisi pasar tetap aman, tertib, bersih dan kondusif.
Namun belakangan, muncul berbagai tudingan dan fitnah yang menuding adanya kutipan mahal, dualisme kepengurusan, hingga ketidaknyamanan pedagang.
Ironisnya, dalam pelaksanaan RDP tersebut, sejumlah pertanyaan dari pihak HIPPTAN pimpinan Khairul Umri justru terkesan diabaikan. Bahkan, surat rekomendasi hasil RDP DPRD Langkat disebut tidak ditembuskan kepada pihak HIPPTAN pimpinan Khairul Umri.
Kini, instansi terkait disebut telah mengeluarkan sejumlah surat yang dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap pengurus sah. Salah satunya, Surat Disperindag Langkat Nomor 900.14.11-1/DISPERINDAG/2025 tertanggal 8 September 2025, yang ditujukan kepada Camat Tanjung Pura terkait penyampaian hasil audiensi.
Menindaklanjuti surat tersebut, Camat Tanjung Pura mengeluarkan Surat Tugas kepada Lurah Pekan Tanjung Pura tertanggal 29 September 2025, yang memuat tiga poin utama:
1. Segera membentuk panitia pengelolaan pasar di wilayah Kelurahan Pekan Tanjung Pura secara transparan, dengan melibatkan perwakilan pedagang, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya.
2. Menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sah sebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepengurusan pasar, dengan memperhatikan validitas dan keadilan bagi seluruh pedagang.
3. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis terkait mekanisme serta tata cara pemilihan pengelola pasar secara demokratis dan transparan.
Sementara itu, Khairul Umri, selaku Ketua HIPPTAN dan pengelola Pajak Baru di Jalan Khairul Anwar, pada Kamis (9/10/2015) dengan tegas membantah seluruh tudingan mengenai kutipan mahal, ketidaknyamanan pedagang, serta dugaan dualisme kepengurusan.
“Itu semua fitnah. Soal kutipan, silakan tanya langsung ke pedagang yang benar-benar berjualan di dalam pasar. Mereka tahu bagaimana sebenarnya. Selama ini pasar tetap berjalan aman dan nyaman, tidak ada masalah,” ujarnya.
Khairul juga menegaskan bahwa setiap persoalan internal organisasi seharusnya diselesaikan di dalam tubuh HIPPTAN, bukan oleh pihak luar.
“Jika ada permasalahan, kami selesaikan secara internal. Tapi kalau organisasi kami yang sudah berjalan baik ini diganggu, pengurus dan anggota tentu tidak akan tinggal diam. Saya khawatir, jika pemaksaan ini terus berlanjut, bisa memicu keributan, bahkan pertumpahan darah. Kami ini warga setempat, mencari nafkah di sini, menyekolahkan anak di sini, dan hidup dari pasar ini — baik dari berdagang maupun menjual jasa,” tegasnya.
Sebelumnya, para pedagang di Pajak Baru telah membuat surat pernyataan sikap yang menyatakan dukungan penuh terhadap HIPPTAN pimpinan Khairul Umri sebagai pengelola pasar. Dalam surat itu, para pedagang menyatakan tidak bersedia mengikuti voting atau pemilihan dengan kelompok mana pun yang berupaya mengambil alih pengelolaan pasar.
Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh 182 orang pedagang di atas materai, dan telah dikirimkan kepada Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, serta ditembuskan kepada Ketua DPRD Langkat, Kadis Perindag Kabupaten Langkat, Ketua Komisi C DPRD Langkat, Camat Tanjung Pura, Kapolsek Tanjung Pura, Danramil 11 Tanjung Pura, dan Lurah Pekan Tanjung Pura.
Surat pernyataan sikap para pedagang ini bertanggal 11 September 2025.
Secara terpisah, Supri pedagang tahu yang berdagang didalam pajak, pihak nya tidak setuju dengan adanya poting, atau pergantian pengelola pasar. Pengutipan yang dilakukan pengelola seperti uang jaga malam, listrik, jasa sapu atau pembesihan sampah yang ditinggalkan pedagang, yang nilainya Rp.7.000 dan itu nilainya wajar-wajar saja perhari yaitu sebesar Rp.5.000, selebihnya kita juga bayar sama Pemerintah seperti retribusi sampah Rp1.000, dan retribusi pajak 2.000. Dan semua itu kami tidak mempersoalkan pengutipan tersebut, ucapnya.
Pedagang juga tidak dipaksakan, apakah mau memakai lampu atau tidak, jika pedagang tidak menggunakan lampu, mereka tidak dikenakan uang lampu, sehingga biaya yang dikeluar berkurang, intinya tidak ada pemaksaan, ujarnya. (*)
Editor: Reza Fahlevi
